Di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di seluruh Indonesia, masyarakat masih dapat membeli Biosolar dengan harga sekitar Rp 6.800 per liter. Angka ini terlihat ramah di kantong. Namun, di balik kemudahan itu, tersembunyi pertanyaan besar tentang keberlanjutannya. Pemerintah sebenarnya menanggung beban biaya yang jauh lebih besar, karena harga keekonomian—atau harga asli tanpa subsidi—Biosolar diperkirakan telah menembus angka di atas Rp 12.000 per liter.

Kesenjangan lebar antara harga pasar dan harga keekonomian ini menjadi inti dari tantangan transisi energi Indonesia. Artikel ini akan mengupas tuntas biaya riil biosolar, mulai dari beban subsidi negara hingga inovasi teknologi, serta mencari tahu berapa harga yang benar-benar adil agar program ini bisa berkelanjutan.

Mengupas Tuntas “Harga Asli” Biosolar

Untuk memahami urgensi kebijakan, kita harus melihat struktur biaya yang sebenarnya. Harga yang dibayar rakyat saat ini hanyalah “ujung gunung es”.

• Harga Konsumen (Subsidi): Rp 6.800 per liter. Harga ini ditetapkan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya sektor transportasi publik, nelayan, dan petani.

• Harga Keekonomian: Di atas Rp 12.000 per liter. Angka ini adalah biaya riil yang mencakup biaya produksi, logistik, dan yang paling signifikan, campuran minyak sawit (Fatty Acid Methyl Ester/FAME).

Agar lebih jelas, mari kita lihat perbandingan harganya dengan produk solar nonsubsidi yang harganya mengikuti pasar:

Selisih sekitar Rp 7.000 – Rp 8.000 per liter ini harus ditutup oleh negara melalui subsidi dan kompensasi. Pada tahun 2021 saja, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mengucurkan subsidi hingga Rp 51,86 triliun untuk menutup selisih harga bahan bakar nabati. Angka ini terus membengkak seiring kenaikan harga minyak sawit mentah (CPO) global.

Dilema Subsidi: Menjaga Rakyat vs Membebani APBN

Keberlanjutan biosolar tidak hanya soal lingkungan, tetapi juga soal keuangan negara. Di satu sisi, subsidi adalah instrumen penting untuk melindungi masyarakat dari gejolak energi global. Di sisi lain, subsidi yang terlalu besar menghambat investasi pada infrastruktur energi bersih lainnya.

Menteri ESDM Arifin Tasrif pernah mengungkapkan bahwa kompensasi yang harus dibayarkan pemerintah untuk menahan harga solar agar tetap Rp 6.800 bisa mencapai Rp 4.496 per liter hanya dalam sebulan di tahun 2024. Ini adalah beban yang sangat berat di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Para ekonom pun mulai menyuarakan kewaspadaan. Komaidi Notonegoro dari ReforMiner Institute menekankan bahwa jika pemerintah harus menambah kuota biosolar, sebaiknya harga disesuaikan mendekati keekonomian agar APBN tidak semakin tertekan. Kenaikan harga memang berisiko memicu inflasi, namun diperkirakan dampaknya terbatas (sekitar 0,05% – 0,08% per kenaikan Rp 500 per liter), terutama jika dibandingkan dengan kenaikan harga BBM jenis bensin.

Inovasi Teknologi: Mencari Efisiensi di Tengah Tuntutan Kenaikan Campuran

Pemerintah berencana menaikkan campuran sawit dari 40% (B40) menjadi 50% (B50). Ini bagus untuk mengurangi impor minyak bumi, namun menimbulkan tantangan teknis yang berujung pada biaya. Semakin tinggi kadar nabati, semakin besar kecenderungan mesin kendaraan bermasalah (kehilangan tenaga, filter tersumbat).

Menariknya, sektor industri mulai mencari solusi. PT Pertamina Patra Niaga misalnya, meluncurkan Biosolar Performance untuk sektor pertambangan dan manufaktur. Produk non-subsidi ini diklaim mampu memangkas biaya operasional hingga 70% karena mengurangi kehilangan tenaga kuda dari 9,22% menjadi 3,44% serta menekan penyumbatan filter.

Ini menunjukkan bahwa kunci keberlanjutan adalah inovasi. Daripada sekadar “memaksa” mesin lama menerima B50, diperlukan aditif atau teknologi mesin baru yang mampu membakar biosolar dengan lebih efisien. Sektor swasta pun mulai mengantisipasi fluktuasi harga dengan mengalihkan fokus bisnis ke jasa transportasi atau mencari formula BBM yang lebih stabil.

Pelajaran dari Dunia: Biaya Produksi Biofuel

Bagaimana dengan negara lain? Sebuah studi tekno-ekonomi dari Politecnico di Milano (2024) memberikan perspektif menarik tentang biaya produksi biofuel dari biomassa. Dalam penelitian tersebut, biaya terendah untuk memproduksi bio-oil (bahan baku biofuel) adalah sekitar 18.7 Euro per GJ atau setara dengan 0.29 Euro per kg.

Sebagai perbandingan, pabrik konvensional yang membakar produk sampingannya menghasilkan bio-oil dengan biaya tertinggi (27.5 Euro per GJ), sementara teknologi hibrida (matahari + pembakaran) menawarkan harga menengah. Intinya, investasi awal yang besar (Capex) untuk teknologi ramah lingkungan masih menjadi penghalang utama agar harga biofuel bisa bersaing dengan diesel fosil murah.

Menuju Harga yang Berkelanjutan

Lantas, berapa harga keekonomian yang ideal untuk keberlanjutan? Tidak ada angka ajaib, namun keseimbangan harus ditemukan pada tiga titik:

1. Tepat Sasaran: Subsidi harus dialihkan dari “subsidi barang” ke “subsidi orang” (misalnya, bantuan langsung tunai atau subsidi ongkos angkut bagi nelayan). Ini akan membiarkan harga pasar bergerak ke level keekonomian tanpa membebani masyarakat miskin.

2. Transparansi Harga Keekonomian: Pemerintah perlu secara rutin mempublikasikan besaran “under-recovery” atau selisih harga. Dengan mengetahui bahwa harga asli adalah Rp 12.000, masyarakat akan lebih siap jika suatu saat subsidi harus dikurangi secara bertahap.

3. Mendorong Adopsi Teknologi: Seperti produk Biosolar Performance, harga keekonomian jangka panjang akan turun jika efisiensi mesin meningkat. Dukungan riset untuk mesin yang kompatibel dengan B50/B100 adalah investasi jangka panjang.

Harga keekonomian biosolar bukanlah sekadar angka di kertas kerja menteri. Ia adalah cerminan dari pilihan kolektif kita: Apakah kita ingin terus membayar mahal melalui pajak (subsidi) untuk mempertahankan harga murah di pompa bensin, ataukah kita mulai menyesuaikan harga pasar sekarang untuk menyelamatkan APBN dan lingkungan di masa depan?

Satu hal yang pasti, dengan rencana kenaikan B50, diskusi tentang harga keekonomian ini tidak bisa lagi ditunda. Karena harga yang murah namun tidak berkelanjutan pada akhirnya akan menjadi mahal dengan sendirinya.