Di tengah hiruk-pikuk wacana efisiensi anggaran negara dan kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM), sering kali perhatian publik tertuju pada angka subsidi yang membengkak atau perilaku konsumsi masyarakat. Namun, sebuah mata rantai penting yang kerap luput dari diskusi adalah infrastruktur jalan yang rusak. Lebih dari sekadar masalah kenyamanan berkendara, kondisi jalan yang buruk memiliki hubungan kausal yang erat dan signifikan terhadap besarnya beban subsidi BBM yang ditanggung negara setiap tahunnya.
1. Mekanisme Pemborosan
Secara fundamental, kendaraan bermotor dirancang untuk melaju pada permukaan yang rata dan stabil. Ketika kendaraan dipaksa melintasi jalan rusak, berlubang, atau bergelombang, hukum fisika dasar pun bekerja: hambatan (resistensi) meningkat.
Penelitian di bidang teknik sipil mengonfirmasi bahwa konsumsi BBM tidak hanya dipengaruhi oleh volume lalu lintas, tetapi juga oleh kondisi geometrik dan permukaan jalan. Sebuah studi terhadap lalu lintas terganggu di Lombok Barat menunjukkan bahwa kondisi arus tidak stabil akibat gangguan jalan menyebabkan konsumsi BBM lebih tinggi dibandingkan kondisi stabil . Dalam konteks jalan rusak, kendaraan harus terus-menerus melakukan akselerasi dan deselerasi.
Lebih spesifik lagi, analisis di sektor pertambangan menunjukkan bahwa setiap kenaikan kemiringan (grade) jalan sebesar 1% dapat meningkatkan konsumsi bahan bakar secara signifikan, belum lagi kondisi permukaan yang buruk memperparah efisiensi hingga puluhan persen . Pada kendaraan penumpang, ketidakrataan jalan menyebabkan “hambatan gulir” (rolling resistance). Saat ban harus bekerja ekstra melewati lubang atau aspal bergelombang, mesin memerlukan lebih banyak energi—yang berarti lebih banyak BBM—untuk mempertahankan kecepatan yang sama .
2. Kemacetan
Kerusakan jalan jarang berdiri sendiri sebagai entitas tunggal. Kerusakan di satu titik seringkali menjadi “bottleneck” yang memicu kemacetan panjang. Kemacetan inilah yang kemudian menjadi “mesin pemboros” BBM paling efisien.
Mekanisme stop-and-go dalam kemacetan memaksa mesin bekerja paling tidak efisien. Saat kendaraan berhenti (idling), mesin tetap mengonsumsi BBM tanpa menghasilkan jarak tempuh. Saat melaju lagi dari posisi diam, mesin membutuhkan “ledakan” energi ekstra untuk mengatasi inersia . Data kuantitatif dari penelitian di Kota Makassar menunjukkan kerugian ekonomi akibat pemborosan BBM karena kemacetan mencapai Rp 5,74 miliar per tahun hanya untuk satu kota, dengan pemborosan per mobil mencapai Rp 10.143 setiap kali terjebak macet dibandingkan kondisi normal .
Di ruas Jalan Prof. Dr. Hamka, Padang, bahkan ditemukan korelasi kuat antara tingkat kepadatan (derajat kejenuhan) dan pemborosan BBM. Pada titik puncak kemacetan (derajat kejenuhan 1,34), pemborosan BBM melonjak hingga 357,56 liter per kilometer . Artinya, jika pemerintah membiarkan jalan rusak yang memicu kemacetan, secara tidak langsung mereka membakar uang subsidi di atas aspal.
3. Skala Nasional
Meskipun data agregat nasional yang secara spesifik memisahkan “pemborosan akibat jalan rusak” dari total konsumsi BBM sulit ditemukan, kita dapat menghitung potensi pemborosan berdasarkan data kerusakan jalan.
Berdasarkan Statistik Transportasi Darat 2021, dari total 546.116 km jalan di Indonesia, sekitar 31,91% atau 174.298 km dalam kondisi rusak . Ini termasuk jalan nasional, provinsi, dan kabupaten. Jika puluhan ribu kilometer jalan dalam kondisi tidak prima, maka setiap kendaraan yang melintas setiap harinya membakar BBM secara tidak efisien.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, Ciplis Gema Qoriah, menegaskan bahwa infrastruktur yang buruk adalah sumber pemborosan energi. Konsumsi BBM untuk mobilitas bisa mencapai 3 hingga 12 liter per rumah tangga per hari, dan angka ini membengkak signifikan ketika infrastruktur tidak mendukung . Dalam skala makro, pemborosan ini secara langsung menambah volume konsumsi BBM nasional. Karena subsidi dihitung berdasarkan selisih harga keekonomian dan harga jual dikalikan volume, maka semakin besar volume konsumsi akibat inefisiensi, semakin besar pula beban subsidi yang harus ditanggung APBN.
4. Ironi Kebijakan
Terdapat ironi dalam pengelolaan fiskal transportasi saat ini. Pemerintah menggelontorkan ratusan triliun rupiah untuk subsidi BBM agar masyarakat mampu membeli energi. Namun, sebagian dari subsidi tersebut “terbuang sia-sia” karena infrastruktur yang buruk memaksa masyarakat menggunakan lebih banyak BBM dari yang seharusnya.
Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran), Deddy Herlambang, mengkritik bahwa subsidi BBM justru membuat masyarakat “ketagihan” menggunakan kendaraan pribadi, yang pada akhirnya memperparah kemacetan dan konsumsi BBM . Namun, pandangan ini perlu dilengkapi: di sisi lain, ketika jalan rusak, kendaraan pribadi maupun logistik (truk) membutuhkan BBM lebih banyak. Ini adalah lingkaran setan inefisiensi.
5. Solusi
Jika pemerintah ingin serius menekan beban subsidi BBM tanpa harus selalu menaikkan harga energi di tingkat konsumen, perbaikan jalan adalah salah satu jawabannya.
Perbaikan infrastruktur jalan dapat menurunkan konsumsi BBM secara langsung. Studi menunjukkan bahwa perbaikan kualitas jalan dapat meningkatkan efisiensi fuel ratio hingga lebih dari 40% pada kendaraan berat . Untuk kendaraan ringan, pengurangan hambatan gulir melalui aspal mulus akan berdampak langsung pada penghematan liter per kilometer.
Ciplis Gema Qoriah menyarankan bahwa pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada penghematan energi di sektor rumah tangga, tetapi serius membenahi infrastruktur. “Semakin tidak bagus jalan, semakin banyak energi yang dikeluarkan, dan itu berbiaya,” tegasnya . Anggaran yang selama ini “terbakar” karena ketidakefisienan akibat jalan rusak, jika dialihkan untuk perbaikan jalan, akan menciptakan efek ganda: mengurangi konsumsi BBM sekaligus menurunkan beban subsidi di masa depan.
Pengaruh jalan rusak terhadap beban subsidi BBM sangatlah besar dan bersifat sistemik. Jalan rusak menciptakan peningkatan konsumsi BBM secara teknis (hambatan gulir dan stop-and-go) serta peningkatan volume konsumsi secara makro (kemacetan dan waktu tempuh lebih lama). Akibatnya, volume BBM bersubsidi yang dikonsumsi nasional menjadi lebih tinggi dari kebutuhan idealnya, memaksa pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi yang lebih besar.
