Jakarta – Konflik berkepanjangan di Timur Tengah kembali memicu gejolak di pasar energi global. Memburuknya situasi geopolitik antara Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran telah menciptakan ketidakpastian besar yang secara langsung mengerek harga minyak mentah dunia. Lonjakan ini bukan hanya angka di pasar komoditas, tetapi merupakan ancaman nyata yang akan membebani kantong masyarakat melalui kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Ancaman Blokade di Jalur Vital Dunia
Penyebab utama kepanikan pasar adalah eskalasi serangan yang mengarah pada penutupan Selat Hormuz, sebuah jalur air strategis yang menjadi urat nadi pasokan energi global. Iran dilaporkan telah menutup selat tersebut, yang dilalui oleh sekitar seperlima hingga sepertiga dari total pasokan minyak dunia . Gangguan pada jalur ini, yang juga menjadi lintasan bagi 20% gas alam cair (LNG) dunia, membuat rantai pasok tersendat .
Akibatnya, harga minyak mentah acuan langsung meroket. Harga minyak mentah Brent sempat melonjak lebih dari 13% ke level tertinggi sejak Januari 2025, sementara harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS juga melonjak signifikan . Para analis memperkirakan, jika konflik berlarut-larut dan gangguan pasokan berlanjut, harga minyak berpotensi menembus USD 100 per barel, bahkan dalam skenario terburuk jika Selat Hormuz diblokade total, harga bisa mencapai USD 120 hingga USD 200 per barel .
Indonesia di Persimpangan Jalan: Subsidi Membengkak atau Harga Naik?
Sebagai negara pengimpor minyak, Indonesia berada di garis depan yang merasakan dampaknya. Praktisi migas Hadi Ismoyo menjelaskan bahwa ketergantungan Indonesia pada impor minyak yang mencapai lebih dari 1 juta barel per hari membuat negara ini sangat rentan terhadap gejolak harga global . Ketika harga minyak dunia naik, biaya impor membengkak, memberikan tekanan luar biasa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pemerintah kini dihadapkan pada dilema kebijakan yang sulit. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengakui bahwa harga BBM di dalam negeri “otomatis akan naik” imbas dari penutupan Selat Hormuz, situasi yang mirip dengan saat perang Ukraina terjadi . Namun, kenaikan harga BBM adalah opsi yang sangat sensitif karena akan memicu inflasi dan menekan daya beli masyarakat.
Di sisi lain, jika pemerintah memilih untuk menahan harga dengan cara menambah subsidi, bebannya sangat besar. Direktur Prasasti Center for Policy Studies, Piter Abdullah, memperhitungkan bahwa setiap kenaikan harga minyak dunia sebesar USD 10 per barel berpotensi menambah beban subsidi energi sekitar Rp 50 triliun . Ini adalah konsekuensi fiskal yang tidak kecil dan dapat mengganggu stabilitas ekonomi makro.
Efek Domino yang Meluas
Dampak dari gejolak ini tidak berhenti di pompa bensin. Kenaikan harga BBM akan memicu efek domino yang meluas. Sektor transportasi akan menjadi yang pertama terpukul, diikuti oleh kenaikan biaya distribusi barang yang pada akhirnya akan mendongkrak harga kebutuhan pokok . Selain itu, tekanan juga datang dari nilai tukar rupiah yang terdepresiasi akibat menguatnya dolar AS sebagai mata uang safe haven di tengah krisis, semakin memperberat biaya impor .
Kombinasi antara harga minyak yang tinggi dan pelemahan rupiah menciptakan tekanan inflasi yang lebih besar (imported inflation), menguji stabilitas harga dan pemulihan ekonomi nasional.
Opsi dan Jalan Tengah
Menghadapi situasi ini, pemerintah memiliki beberapa opsi, mulai dari menambah alokasi subsidi, menyesuaikan harga BBM secara bertahap, hingga memanfaatkan kerja sama pasokan minyak dari luar kawasan Timur Tengah, seperti yang telah dijalin dengan perusahaan-perusahaan energi AS . Semua opsi ini harus dibahas dengan hati-hati antara pemerintah dan DPR, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kemampuan APBN.
Satu hal yang pasti, badai geopolitik di Timur Tengah ini telah membuka mata akan pentingnya memperkuat ketahanan energi nasional agar tidak terus-menerus terombang-ambing oleh gejolak global yang berada di luar kendali.
